Update Berita Korupsi
Update Berita Korupsi – Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Bali saat ini sedang mempersiapkan berkas untuk segera diserahkan kepada Jaksa (Tahap I) setelah menjalani serangkaian wawancara saksi dan tindakan paksa penyidikan berupa penyitaan dan penggeledahan rumah terhadap tersangka SW dan IKB.
Tersangka SW dan IKB ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Bali karena diduga bekerja sama dengan tersangka IMK dan DPS selaku pengelola BPD Bali cabang Badung dalam memberikan pinjaman fiktif berupa Kredit Modal Kerja Usaha dan Kredit Konstruksi untuk PT. pembelian barang dan jasa di BPD Bali Cabang Badung pada tahun 2016 dan 2017.
Update Berita Korupsi
Penyidik telah meminta keterangan ahli Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penipuan yang terjadi di BPD Bali cabang Badung. Selain itu, dari hasil pemeriksaan juga terungkap kerugian keuangan negara sekitar 4,8 miliar.
Tersangka Kasus Korupsi Mahkamah Agung 0
Dari sederet alat bukti, petunjuk dan alat bukti yang dikumpulkan penyidik, dalam waktu dekat penyidik akan melengkapi 4 berkas yang selanjutnya bisa dilimpahkan ke Kejaksaan.
419 20 Jun 2023 Kajati Bali Menjadi Narasumber Mitigasi Risiko Kredit Macet dan Mekanisme Penyelesaian FGD Melalui Datun Jaksa Bali 318 20 Jun 2023 Kajati Bali Beri Materi Tips Penggunaan Teknologi yang Efektif dalam Pelayanan Publik 321 20 Jun 2023 Kejati Berperan dalam Mendukung Persiapan Penetapan DPT Pemilu 2024 di Provinsi Bali 293 19 Juni 2023 Kunjungan Universitas : Kejati Bali Terima Kunjungan SMHI Fakultas Hukum Universitas Airlangga 368 19 Juni 2023 Kegiatan Dengar Pendapat : Jaksa Bali/ Kunjungan Ramah Kejaksaan Bali PoimivesIX Udayana Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memeriksa saksi-saksi dari Kementerian Komunikasi dan TI (Kominfo) serta Badan Pelayanan Usaha Bakti Kominfo, terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Hal itu dilakukan setelah Jaksa Agung pada Rabu 17 Mei 2023 menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate sebagai tersangka dugaan korupsi BTS.
Pada Senin, 22 Mei 2023, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana meminta keterangan lima orang saksi, antara lain:
Selain menyita aset milik para tersangka, Kejaksaan Agung juga menetapkan tersangka baru, orang kepercayaan Irwan, Hermawan, berinisial WP. Dia ditangkap di Bandara Yogyakarta pada Minggu, 21 Mei 2023. Dalam kasus ini, kata Ketut, WP berperan sebagai penghubung pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek Irwan Hermawan ini.
Rugikan Negara 571 Milyar Kejari Jakpus Tahan Tersangka Korupsi Gula
Nama Gregorius Alex Plate, adik Johnny G. Plate, juga terlibat dalam dugaan korupsi stasiun penyiaran (BTS) base station. Rupanya dia sudah dua kali diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung). telah berulang kali menikmati kelonggaran pembuatan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 2020-2022.
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi mengatakan, pihaknya belum menghitung kerugian keuangan negara akibat dugaan kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Alasannya, BPK tidak menerima permintaan pemeriksaan.
Sedangkan kerugian keuangan negara akibat dugaan kasus korupsi ini hanya dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, nominalnya mencapai Rp 8,03 triliun. Proyek yang dimaksud adalah pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kominfo periode 2020-2022.
Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti-bukti yang kami peroleh, kami menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp8.032.084.133.795,- kata Alfateh di Kejaksaan Agung, Senin, 15 Mei 2023. Home / Top News Gubernur Sumsel Herman Deru di Pusaran PT SMS Korupsi Kasus Korupsi Pengangkutan Batubara Rp 248 Miliar
Gubernur Sumsel Herman Deru Di Pusaran Kasus Korupsi Angkutan Batubara Pt Sms Rp 248 M
Gubernur Sumsel Herman Deru kini tengah tersangkut kasus dugaan korupsi di bidang pengangkutan batubara PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT. SMS) yang menangkap Sarimuda, mantan CEO PT. SMS, BUMD milik Pemprov Sumsel. Nama Herman Deru muncul dalam keterangan saksi yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sontak kabar tersebut menjadi perbincangan hangat masyarakat di Sumsel. ()
Kursi dari tribun, SUMSEL | Gubernur Sumsel Herman Deru kini tengah tersangkut kasus dugaan korupsi di bidang pengangkutan batubara PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT. SMS) yang menangkap Sarimuda, mantan CEO PT. SMS, BUMD milik Pemprov Sumsel.
Nama Herman Deru muncul dalam keterangan saksi yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sontak kabar tersebut menjadi perbincangan hangat masyarakat di Sumsel.
Memasuki tahun terakhir masa jabatan Gubernur Sumsel (Sumsel) Herman Deru, Masyarakat Anti Korupsi Sumsel (MAKI) sudah lama mewanti-wanti akan ada bom waktu kasus korupsi di Pemprov Sumsel.
Eks Dirut Jasa Marga Jadi Tersangka Korupsi Tol Mbz
Menurut Anggota Parlemen MAKI Sumsel Feri Kurniawan, bom waktu siap meledak kapan saja, tinggal menunggu pemicunya. Apakah di akhir masa jabatan atau setelah masa jabatan Gubernur Herman Deru berakhir?
Feri menjelaskan, sejak awal pasca pengangkatan Herman Deru sebagai gubernur, banyak permasalahan yang terjadi, terutama penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya.
Para pejabat penting dan strategis ini sepertinya tidak memenuhi standar. Selain itu, banyak anggota keluarga dan kerabat Herman Deru yang menduduki jabatan senior di Pemprov Sumsel.
Sebagai aktivis antikorupsi, Feri khawatir selama 4 (empat) tahun pemerintahan Herman Deru banyak pemberitaan masyarakat mengenai perkembangan yang dapat merugikan keuangan negara.
Kiw Hadir Dalam Acara Sosialisasi Anti Korupsi Pada Bumn Provinsi Jawa Tengah
Salah satunya yang kini menjadi sorotan adalah persoalan PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) yang bergerak di bidang pengangkutan batubara dan batubara telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam operasionalnya, lanjut Feri, PT SMS masih menggunakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dibandingkan angkutan batu bara. Tidak ada perubahan atau penambahan peraturan perundang-undangan.
Payung hukumnya hanya Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2018 tentang larangan pengangkutan batu bara di jalan umum. Sehingga ditengarai adanya kolusi yang dapat merugikan negara dalam hal pajak yang seharusnya mengalir ke pihak tertentu.
Dalam waktu dekat, besar kemungkinan akan ditetapkan tersangka dalam file SMS PT. Dan tidak menutup kemungkinan untuk mencapai kepemimpinan Pemprov Sumsel.
Mantan Bupati Inhil Ditetapkan Tersangka, Dugaan Korupsi Penyertaan Modal Di Bumd
Feri yakin jika password sudah terbuka, semua orang bisa terjebak. Menurut dia, KPK tidak mungkin melakukan penyidikan jika tersangka hanya BUMD, karena penyidikannya terlalu kecil. Jadi ada kemungkinan hal ini akan mengarah pada pemimpin daerah.
Selain kasus SMS PT, MAKI Sumsel juga menyoroti beberapa kasus lain seperti kasus Bantuan Gubernur (Bangub), penimbunan lahan kantor baru Pemprov Sumsel dan masih banyak kasus lainnya yang dilaporkan masyarakat. .
Untuk mengungkap kasus ini dan siapa saja yang terlibat secara detail, Komunitas Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) ada baiknya jika Sarimuda, mantan Dirut dan Direktur PT SMS, menyampaikan laporan Justice Collaborator.
“Karena kami tidak setuju PT SMS mengelola pembangunan Tanjung Carat dan meminta audit BPKP terhadap PT SMS pengelolaan Tanjung Carat diabaikan, ini jawabannya,” jelas Koordinator K MAKI Bony Balitong, Kamis. 16 Februari 2023.
Siap Jadi Justice Collaborator, Johnny G Plate Akan Ungkap Tersangka Lain Kasus Bts
“Perda PT SMS belum diubah oleh Pemerintah Provinsi Sumsel sebagaimana diatur dalam PP 54 Tahun 2017, dimana batas waktu masa sosialisasi adalah 2 tahun atau tahun 2019, sehingga status PT SMS dipertanyakan”, jelas Bony. Balitong.
Tak jauh berbeda dengan Koordinator K MAKI, Feri Kurniawan selaku Wakil K MAKI menyampaikan pendapatnya: “Terdapat 3 (tiga) kali RUPS pada tahun 2019 hingga tahun 2021 yang mana status badan usaha dan audit keuangan SMS PT Coal Business monopoli transportasi tidak pernah dibicarakan,” kata Feri Kurniawan.
“Sarimuda, mantan Dirut PT SMS, tidak mungkin melakukan kesalahan sendiri dan jelas ada pihak lain yang menduduki jabatan lebih tinggi yang diduga terlibat karena mereka mengetahui dan menjadi pengambil keputusan pengangkutan batubara tersebut,” kata Feri Kurniawan. .
“Arus kas perusahaan sebaiknya diverifikasi oleh akuntan publik berdasarkan volume pengangkutan batubara, meminta klarifikasi kepada perusahaan pertambangan yang menyewa pengangkutan batubara tersebut,” jelas Feri Kurniawan.
Penelusuran Jejak Akhir Saksi Kunci Kasus Korupsi Hibah Lahan Rp 3 Miliar Tewas Dibakar
Diduga ada orang di atas direksi yang memungut biaya transportasi dan bagaimana mungkin di RUPS akhir tahun tidak ada pembahasan kinerja perusahaan dan berapa PAD yang dibayarkan melalui PT SMS. ke kas daerah,” kata Feri Kurniawan.
“Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) harus membeberkan seluruh pihak yang terlibat, seperti siapa kontraktor pengangkutan batubara JO dengan PT SMS, mengkaji RUPS Tahun 2019, 2020, dan 2021 karena Pemprov belum melakukan perubahan terhadap Perda PT SMS dan mana. menerima pajak atau arus kas dari usaha pelayaran yang nilainya diduga merugikan negara sebanyak-banyaknya Rp 248 miliar,” tambah Feri Kurniawan.
“Jangan salahkan Sarimuda karena dia bekerja untuk memesan dan diduga ada orang yang meminta titipan yang Sarimuda ketahui dengan jelas,” pungkas Feri Kurniawan.
K MAKI juga menilai gejolak internal KPK menghalangi kasus dugaan mega korupsi Sumsel karena adanya perbedaan pendapat mengenai keterlibatan anggota Pemprov Sumsel sebagai pemegang saham.
Kasus Korupsi Dengan Kerugian Negara Terbesar Di Indonesia
“Total ada 46 saksi yang diperiksa, namun sampai saat ini belum ada klarifikasi, terlebih lagi soal penetapan tersangka. Terlepas dari kepentingan pimpinan KPK, jangan halangi kasus korupsi yang sudah didalami, kata Wakil K. MAKI Feri Kurniawan, Jumat (10/2/2023).
Biasanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka pada tahap penyidikan, namun kali ini sedikit berbeda, mungkin karena ada perbedaan pendapat antar komisioner, jelas Feri Kurniawan.
PT SMS diklaim belum memiliki dasar hukum dan izin untuk mengangkut batu bara, mengingat belum ada peraturan daerah yang mengubah bidang kegiatan PT SMS, jelas Feri.
“Dulu setoran PAD yang diumumkan sebesar Rp7,9 miliar, namun sampai saat ini belum disetorkan,” kata Feri Kurniawan.
Fakta Dugaan Kasus Korupsi Rektor Udayana, Kerugian Capai Rp 443,9 Miliar
“Dasar penyertaan modal adalah usaha yang menguntungkan dengan bukti penyetoran PAD, sehingga penyertaan modal tahun 2021 ini bisa dikatakan tanpa dasar hukum dan dasar audit karena PAD belum diserahkan,” ujarnya kepada Feri Kurniawan.
“Bisnis pengangkutan batubara ini sangat menguntungkan jika dikelola dengan baik dan profesional, namun kenyataannya tidak demikian,” kata Anggota Parlemen K MAKI Feri Kurniawan.
“Yang paling penting dijelaskan oleh direksi dan komisaris adalah seharusnya keuntungan yang diterima pada tahun 2022 disetorkan ke PAD, namun kenyataannya zonk artinya nol,” pungkas Feri Kurniawan.
Sejumlah aksi massa terus terjadi hingga meminta KPK mengusut tuntas dugaan pelanggaran korupsi yang dilakukan BUMD PT Sriwijaya Mandiri Sumsel Coal Transport Cooperative Authority (SMS) di Sumsel.
Kejari Bengkulu: Ketua Bkm Tersangka Korupsi Samisake
Formasa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada Jumat (16/09/2022).
Imam Hanafi, koordinator lapangan aksi, mengatakan aksi ini berskala besar
Berita korupsi terkini, contoh berita tentang korupsi, berita terkini kasus korupsi, berita tentang korupsi, berita kasus korupsi, berita tentang kasus korupsi, berita korupsi, berita politik korupsi, berita korupsi di indonesia, berita korupsi terbaru, berita tentang korupsi terbaru, teks berita korupsi
